Peta Jalan Pendidikan (PJP) Indonesia Menyongsong Indonesia Emas tahun 2045. Menjadi pembahasan utama dalam sharing session Lustrum ke-8 Unisma. Para akademisi dipimpin langsung Rektor Unisma, Prof Maskuri, melakukan sharing di hall Abdulrahman Wahid bersama Ketua Komisi X DPR RI, H Syaiful Huda.
Prof Maskuri menuturkan, lembaga pendidikan selama ini telah memberikan dampak pergerakan di sektor perekonomian. Perguruan tinggi di Indonesia, terdiri dari 90 persen PTS dan 10 PTN. “Kalau swasta ini tidak mendapat dukungan anggaran, bagaimana kita bisa mengembangkan pendidikan dimasa pandemi ini. Karena itu, Kartu Indonesia Pintar (KIP) menjadi hal yang tidak bisa dipisahkan. Harus digelontorkan di lembaga pendidikan, terutama yang swasta,” tegasnya.
Perguruan tinggi swasta juga perlu mendapat perhatian lebih, terkait anggaran kuota internet demi menunjang pembelajaran daring. “Sektor pendidikan mendapatkan 20 persen anggaran APBN. Maka dari itu, pendidikan yang menjadi lokomotif pembangunan di Indonesia jangan sampai terabaikan,” ucapnya.
Ketua Komis X DPR RI, H Syaiful Huda pada kesempatan ini menyampaikan, “Peta jalan pendidikan kita ini, sesungguhnya permintaan pribadi saya kepada Mas Menteri Nadiem. Tempo hari, saat dilantik sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.” ujarnya.
Menurutnya ada beberapa alasan mendasar satunya adalah, belum adanya blue print. Sehingga pihaknya mendorong agar Kemendikbud lebih menggunakan pendekatan partisipatif dalam penyusunannya. Terutama melibatkan akademisi dan praktisi, yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.
Dalam kesempatan yang sama Syaiful Huda juga menyampaikan apresiasinya kepada Unisma. Lantaran memiliki peran besar terhadap pendidikan Islam di Indonesia. “Unisma adalah ikon. Simbol perguruan tinggi swasta yang diidolakan masyarakat Indonesia bahkan dunia internasional, Saya ingin simbol ini harus tetap terpancar hingga masa depan. Saya selalu berharap Unisma menjadi rujukan utama bagi seluruh perguruan tinggi Islam” ucapnya.
